Beberapa perkara kepailitan sukses melalui pendekatan yang diambil oleh pengadilan dalam mengesahkan perdamaian di kepailitan yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam PKPU. Hukum kepailitan Indonesia mengenal perdamaian, baik dalam suatu proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Perdamaian dalam suatu proses kepailitan bukan merupakan hal yang lazim diatur dalam hukum kepailitan negara-negara lain. Pada ….  Read More

  Peningkatan statistik perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di masa pandemi Covid-19 terbukti tidak hanya terjadi pada debitor yang bisnisnya secara langsung terdampak akibat pandemi itu sendiri, tetapi juga bagi debitor di hampir semua sektor usaha, termasuk perasuransian – sebuah industri keuangan non-bank yang memiliki regulasi dan pengawasan ketat. Yang menjadi polemik ….  Read More

Pada akhir tahun 2019, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 (“Putusan MK No. 18/2019”) yang merupakan hasil uji materil terhadap Pasal 15 Ayat (2)1 dan Pasal 15 Ayat (3)2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) berkaitan dengan aturan main eksekusi terhadap jaminan fidusia akibat adanya wanprestasi dari pemberi ….  Read More

Kali ini SGA diberikan kesempatan untuk menjadi Penasehat Hukum (PH) tahap banding dari seorang mantan manajer salah satu SPBU besar di Sumatera Utara yang sebelumnya telah dihukum bersalah dan ditahan oleh PN Mandailing Natal atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Perkara ini terjadi sebab 2 orang anak buah Klien kami, diduga memalsukan berita acara dan ….  Read More